Dalam pandangan Budi, salah satu kunci efektivitas birokrasi ada pada posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda).
Sekda, menurutnya, bukan sekadar pejabat administratif, melainkan motor utama penggerak birokrasi daerah yang menentukan arah koordinasi, pengendalian anggaran, dan efektivitas kebijakan publik.
“Jakarta membutuhkan Sekda yang tangguh, multi-talenta, dan memiliki visi kepemimpinan yang kuat. Ia harus menjadi penghubung efektif antara kepala daerah dan seluruh perangkat birokrasi, serta memastikan setiap kebijakan diterjemahkan dalam aksi nyata,” jelasnya.
Lebih jauh, Budi menilai proses pemilihan Sekda yang transparan, berbasis merit, dan terbuka bagi kandidat internal Pemprov menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Dalam dokumen gagasan yang disusun Jaya Center Foundation, ditegaskan bahwa reformasi birokrasi berbasis SDM dan efisiensi anggaran harus berjalan beriringan.
Melalui pendekatan sistem merit, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta orientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, reformasi anggaran pasca-pemangkasan APBD menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam pembiayaan program.
Setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberikan nilai manfaat yang terukur.
Budi menyebut digitalisasi keuangan daerah melalui platform SMARTAPBD dapat mempercepat transparansi dan akuntabilitas publik.
“Birokrasi masa depan bukan yang gemuk, tapi yang gesit. Bukan yang banyak aturan, tapi yang banyak solusi,” ujarnya menegaskan.
