Budi juga menyoroti pentingnya penataan ulang jabatan lurah, karena posisi tersebut merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, efektivitas pembangunan justru dimulai dari basis kelurahan. Ia menilai, keberhasilan reformasi birokrasi akan sulit tercapai tanpa memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput.
Penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK dan Survei Penilaian Integritas (SPI) disebut sebagai langkah konkret yang harus diikuti dengan komitmen moral aparatur.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar struktur, tapi soal budaya kerja yang bersih, terbuka, dan melayani. Di sinilah kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025, Taufik Kurahman, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial semata, melainkan juga memiliki dimensi edukatif dan reflektif bagi generasi muda Jakarta.
“Kami ingin menghadirkan kegiatan sosial yang punya makna kebangsaan sekaligus membuka ruang bagi milenial untuk memahami pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Taufik.
