Direktur Lembaga Intelijen Nasional AS Tuntut TikTok Harus Diblokir, Ini Alasannya!

JurnalPatroliNews – Jakarta – Avril Harines, Direktur Lembaga Intelijen Nasional AS, telah menyingkapkan alasan di balik desakan untuk memblokir TikTok. Menurutnya, China memiliki potensi untuk memanfaatkan platform tersebut dalam upaya memengaruhi proses Pemilu 2024 di Amerika.

Dalam sesi yang sangat tertutup di hadapan komite intelijen DPR AS pada hari Selasa (12/3), anggota fraksi Demokrat Raja Krishnamoorthi mempertanyakan kemungkinan Partai Komunis China menggunakan TikTok sebagai alat untuk memengaruhi proses demokrasi.

“Kita tak bisa mengesampingkan Partai Komunis China bisa menggunakannya [TikTok],” kata Haines, dikutip dari Reuters, Rabu (13/3/24).

Krishnamoorthi dan rekan anggota parlemen dari Partai Republik, Mike Gallagher, baru-baru ini mengusulkan sebuah peraturan yang memberikan dua pilihan kepada TikTok: entah melepaskan diri dari induk perusahaannya, ByteDance, atau dihentikan sepenuhnya di Amerika.

Jika aturan ini disetujui oleh DPR AS, Presiden Joe Biden telah menyatakan kesiapannya untuk menandatanganinya. TikTok akan diberikan waktu 6 bulan untuk membuat keputusan.

Namun, sebelum aturan tersebut dapat dilaksanakan, DPR AS harus memperoleh dukungan dua pertiga anggota parlemen untuk meneruskannya ke meja Biden.

Laporan terbaru dari Komite Intelijen AS yang berjudul ‘Ancaman Tahunan 2024’ yang dirilis pada awal minggu ini mencatat bahwa pemerintah China telah mengadakan kampanye propaganda yang menargetkan kandidat dari kedua partai, baik Demokrat maupun Republikan, selama Pemilu midterm anggota dewan pada tahun 2022.

Meskipun TikTok telah berulang kali menegaskan bahwa platformnya memperhatikan privasi pengguna dan tidak mengirimkan data ke pemerintah China, namun pertanyaan tentang keamanan dan privasi terus menjadi perhatian utama.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur FBI, Cristopher Wray, juga menyuarakan kekhawatiran akan bahaya yang ditimbulkan oleh TikTok terhadap keamanan nasional.

“Warga Amerika harus bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah rela menyerahkan data pribadi ke pemerintah China,” ujarnya.

Komentar