JurnalPatroliNews – Jakarta – Menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan HUT TNI ke-80, Jaya Center Foundation akan menggelar “Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025” di GOR Jakarta Timur, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
Kegiatan sosial ini tidak hanya berisi aksi kemanusiaan dan kegiatan kepemudaan, tetapi juga menjadi panggung gagasan strategis bagi masa depan tata kelola pemerintahan di ibu kota, khususnya setelah Pemprov DKI Jakarta memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Tema besar yang diangkat “Urgensi Reformasi Birokrasi Berbasis SDM dan Program Berdampak Langsung pada Masyarakat Pasca Pemangkasan APBD Pemprov Jakarta” menjadi sorotan utama dalam forum yang melibatkan unsur masyarakat sipil, milenial, dan akademisi.
Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta yang tengah menghadapi penyesuaian pasca-pemangkasan APBD harus dijawab dengan reformasi birokrasi yang lebih tajam, profesional, dan berorientasi hasil.
“Pemangkasan APBD bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini momentum bagi Pemprov Jakarta untuk membuktikan efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran publik,” ujar Budi Mulyawan di Jakarta, Senin (20/10).
Menurutnya, reformasi birokrasi berbasis SDM menjadi kebutuhan mendesak agar setiap program strategis pemerintah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menilai, prioritas anggaran harus diarahkan ke sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup publik, mulai dari pendidikan, transportasi publik, hingga penguatan layanan di tingkat kelurahan.
“Kita ingin melihat anggaran publik benar-benar bekerja untuk rakyat. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga peningkatan transportasi massal seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, harus tetap dijaga keberlanjutannya karena berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Budi.
