JurnalPatroliNews – Bali – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali memperkokoh sinergi dengan dunia akademik melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 32 perguruan tinggi se-Provinsi Bali, Selasa (12/5).
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembentukan dan optimalisasi Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai pusat fasilitasi inovasi bagi sivitas akademika.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Sentra KI di kampus sebagai pusat edukasi, pendampingan, serta pendaftaran karya intelektual dosen maupun mahasiswa.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Darmawangsa ini juga menindaklanjuti arahan pusat terkait penguatan ekosistem inovasi nasional.
Dalam sambutan virtualnya, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyoroti pentingnya melampaui sekadar perlindungan hukum.
Ia menekankan bahwa aspek komersialisasi hasil riset harus menjadi prioritas agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Pemerintah saat ini tengah menargetkan pembentukan 1.266 Sentra Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia.
“Perlindungan hukum itu penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana hasil riset dan inovasi tersebut dapat dikomersialisasikan,” tegas Supratman dalam sambutannya.
Selain penandatanganan kerja sama, acara ini dirangkaikan dengan penyerahan tujuh sertifikat Kekayaan Intelektual secara simbolis.
Enam sertifikat diberikan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sementara satu sertifikat lainnya diserahkan kepada Kepala Desa Adat Pau sebagai bentuk kepastian hukum atas kekayaan budaya daerah.
Melalui momentum ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap terbangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang lebih produktif dan berdaya saing di Bali.
Kehadiran Sentra KI di lingkungan kampus diharapkan mampu memproteksi kreativitas sivitas akademika sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.
