Adapun dari Fraksi PKS, memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujar Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin.
Saat itu, terkait dengan kritikan pembangunan IKN, Sri Mulyani menjawab dengan memastikan bahwa penganggaran untuk pembangunannya akan tetap terlaksana karena telah menjadi agenda prioritas nasional bersamaan dengan berbagai proyek strategis nasional (PSN) lainnya.
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui […] percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional,” tuturnya.
Dia juga memastikan, untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, Pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Komentar