JurnalPatroliNews – Jakarta – Penegakan hukum yang tegas, humanis dalam mengawal pembangunan nasional menghasilkan produk hukum yang sarat dengan unsur adil dan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun rakyat Indonesia. Dengan begitu, jalannya proses hukum tidak ‘gaduh’ sehingga stabilitas pembangunan nasional tetap terjaga.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli.
Firli mengatakan, tema yang diangkat dalam Hari Bhakti Adhyaksa “Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional” juga sangatlah tepat. Mengingat, penegakan hukum yang tegas dalam artian tanpa pandang bulu dan humanis yang bermakna memenuhi setiap unsur atau nilai-nilai HAM, adalah kunci stabilitas pembangunan nasional.
“Di usia lebih dari setengah abad, Korps Adhyaksa tentunya semakin matang sebagai instrumen negara, dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum,” kata Firli dalam keterangan yang diterima, Minggu (23/7).
Kejaksaan, kata Firli, memiliki andil dalam perang badar memberantas korupsi bersama KPK. Sebab, Korps Adhyaksa sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), memiliki peran sentral dalam setiap penegakan hukum di republik ini.
“Mengingat hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana,” tekan Firli.
Bukan hanya itu, sambung Firli, Kejaksaan juga memiliki kewenangan yang diberikan negara sebagai pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), agar proses hukum sebuah kasus dapat benar-benar paripurna dituntaskan.
Komentar