JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat undangan untuk hadir ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Rabu (21/6). Nadiem diminta hadir bersama para jajarannya di Kemendikbudristek.
Namun demikian, kehadiran Menteri Nadiem bukan dalam kapasitas sebagai saksi atau tersangka KPK, melainkan sebagai menteri yang akan diberikan penguatan integritas oleh KPK.
Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pihaknya akan memberikan penguatan integritas untuk para penyelenggara negara dalam kegiatan Executive Briefing di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
“Menteri Nadiem Anwar Makarim, Sekretaris Jenderal Suharti, Inspektur Jenderal Chatarina M. Girsang, dan jajaran eselon satu lainnya meliputi lima Direktur Jenderal, dua Kepala Badan, dan empat staf ahli beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir secara langsung,” ujar Ipi kepada wartawan, Rabu pagi (21/6).
Ipi menjelaskan, Menteri Nadiem dan jajarannya beserta pasangannya akan mendapatkan pembekalan antikorupsi langsung dari Ketua KPK, Firli Bahuri bersama jajaran pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Dalam upaya pencegahan korupsi, kata Ipi, Kemendikbudristek dan KPK telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian yang dilakukan KPK. Salah satu yang terbaru adalah kajian mitigasi korupsi pada tata kelola penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun 2022 dan 2023.
Kajian itu dilakukan menyusul kasus suap Rektor Universitas Lampung dalam proses PMB tahun 2022. Kajian tersebut memetakan beberapa kerawanan korupsi yang terjadi dalam tata kelola PMB khususnya jalur mandiri yang disebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola PMB jalur mandiri.
Komentar