Dugaan Mark Up Biaya Beli Robot Damkar DKI, PSI Minta KPK Memasuki Wilayah Pelelangan Damkar

  • Whatsapp
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan dugaan mark up dalam pembelian robot pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta.

JurnalPatroliNews – Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan dugaan mark up dalam pembelian robot pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan jelang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI tahun 2019.

Pemprov DKI Jakarta ingin membeli robot pemadam kebakaran senilai Rp8 miliar. Namun, PSI mengatakan harga robot tersebut hanya Rp4,4 miliar.

Bacaan Lainnya

“Temuan yang kami sampaikan (ke Dinas Gulkarmat di rapat Komisi A) adalah adanya perbedaan harga yang sangat tinggi itu pada robot LUF 60,” kata August dalam konpers virtual, Rabu (2/9).

“Kalau di Singapura (harganya) Rp4,4 miliar, sedangkan pada saat lelang Gulkarmat itu berkisar Rp8 miliar,” tambahnya.

August mengatakan Dinas Gulkarmat sempat menjelaskan bahwa biaya itu sudah termasuk mobil pembawa LUF 60 dan spare part. PSI lalu kembali mencari tahu ke Singapura.

“Tapi, pada kenyataannya tim ahli kami (menemukan) di Singapura itu harga Rp4,4 miliar sudah termasuk,” ujar dia.

Menurut August, pengadaan robot damkar ini tidak tepat guna. Ia mengatakan masih banyak PR dari Damkar yang perlu diselesaikan ketimbang membeli robot.

“Kami melihat masih banyak tugas Dinas Gulkarmat adalah terkait dengan penyediaan air hydrant dan juga quick respond lebih ditingkatkan,” jelas dia.

August mengaku sudah membicarakan temuan PSI kepada Kepala Dinas Gulkarmat. Kemudian, kata August, diakui eksekutif bahwa pembelian robot damkar menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp840 juta.

“Artinya temuan itu sudah diakui lelang saat itu dilakukan dengan harga yang mahal yang merugikan keuangan daerah,” beber dia.

August meminta agar pihak penegak hukum bisa mengecek dugaan mark up tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan uang negara. Terlebih, saat ini dikabarkan ada upaya pengembalian anggaran dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kami tanyakan bagaimana proses pengembaliannya? Katanya sedang dalam proses,” kata August.

“Untuk itu kami meminta supaya ada transparansi, bila perlu kami minta KPK memasuki wilayah pelelangan Damkar itu karena dengan temuan BPK sebesar Rp840 juta itu menujukkan adanya unsur Tipikor menurut kami,” tambahnya.

(lk/*)

Pos terkait